Deky Tenoye Mengecam Keras Pemusnahan Mahkota Burung Cenderawasih Oleh BBKSDA Papua
Timika,papuaglobalnews.com – Deky Tenoye, yang mengklaim sebagai kepala suku besar lima suku di Kabupaten Mimika Papua Tengah mengecam keras pemusnahan mahkota cenderawasih opset dan mahkota burung cenderawasih oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua di Jayapura pada Selasa 21 Oktober 2025.
Deky dalam pesan suara yang viral di grup WathsApp pada Rabu 22 Oktober 2025, dengan nada kesal mengungkapkan, masyarakat Nusantara dari Sabang sampai Amboina. Papua tidak termasuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi Indonesia mencaplok Papua masuk dalam NKRI, karena Belanda memberikan tapal batas wilayah NKRI hanya dari Sabang sampai Amboina. Dan ini semua orang Papua tahu.
Namun, karena diterapkan militerisasi yang dipimpinan oleh Soeharto pada saat itu, sehingga Papua masuk di dalan NKRI hingga saat ini.
Sebagai kepala suku besar di Mimika, Deky menyatakan sangat menyesal Papua bergabung dengan NKRI. Karena Indonesia tidak pernah menghargai orang Papua. Pembakaran mahkota burung cenderawasih menjadi bukti tidak menghargai simbol, identitas serta adat istiadat orang Papua.
“Ini tidak boleh Republik Indonesia buat kepada orang Papua. Mahkota burung Cenderawasih jati diri orang Papua. Saya sebagai kepala suku tidak terima dengan tindakan Republik Indonesia ini,” ujar Deky.
Deky menegaskan orang Papua bukan orang melayu, sehingga anggapan selama ini sebagai orang melayu sangat salah besar.
Deky mempertanyakan mana bukti selama ini pemerintah meminta uang di Belanda dan Amerika untuk bangun Papua sejak tahun 1967 hingga hari ini? Ternyata hingga sekarang tidak ada apa-apapnya. Papua telah dijadikan proposal oleh pemerintah RI untuk pinjam uang di bank dunia. Pembayaran utang-utang belum juga lunas tetapi sekarang menginjak-injak orang Papua.
Sebagai orang Papua, Deky tegaskan sangat tidak menerima tindakan pembakaran. Sebab mahkota burung cenderawasih merupakan simbol kebanggaan masyarakat Orang Asli Papua.
Selain itu, Deky menyinggung pemerintah belum merasa puas melakukan pembunuhan terdahap 15 warga sipil di Kabupaten Intan Jaya beberapa hari lalu?
Bahkan, Deky menyebutkan kasus Mapenduma pada tahun 1996 oleh Prabowo. Kasus itu merupakan pelanggaran berat.
Ia menyoroti siapapun yang menjadi pemimpin selalu membunuh orang Papua.
Deky juga dengan nada kesal mempertanyakan apakah belum puas memanfaatkan kekayaan alam Papua selama ini untuk memperkaya diri pejabat-pejabat di Jakarta.
Menurutnya, pemerintah sudah saatnya harus lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat orang asli Papua di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, bukan malah membunuh orang yang tidak bersalah. Republik Indonesia ini sudah sangat tidak benar, terhadap orang Papua.
“Kami orang Papua dan saya sebagai kepala suku besar tidak terima semua kebijakan yang dilakukan Republik Indonesia terhadap orang Papua. Itu penipuan besar,” sesal Deky.
Lebih jauh, Deky menegaskan pemberian Otonomi Khusus (Otsus) oleh Pemerintah Pusat sesungguhnya gagal dilaksanakan di Papua.
Ia juga mengkritisi pelantikan pejabat orang asli Papua oleh Presiden Prabowo sebagai Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua juga sama saja, karena semua kebijakan atur oleh Jakarta, sementara gubernur dan bupati di Papua hanyalah tameng.
Ia mempertanyakan apa buktinya Indonesia buat untuk orang asli Papua?
“Semuanya hanya tipu besar. Apalagi kami punya cenderawasih sebagai jati diri orang Papua, kepalanya sudah diinjak-injak oleh BBKSDA. Itu kami punya harga diri dan kebanggaan kami orang Papua,” pungkasnya. **

































