Afirmasi 80 Persen CPNS Amungme dan Kamoro: Dari Janji Menuju Kenyataan

Dalam kerangka itu kita mesti jujur. Afirmasi bukan berarti mengorbankan kualitas. Yang diperlukan adalah kombinasi keberpihakan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Afirmasi 80 persen harus dibarengi dengan program jangka panjang, seperti beasiswa (tugas belajar), pelatihan atau kursus untuk peningkatan keahlian dan keterampilan sebagai syarat dalam mengikuti seleksi jabatan di kemudian hari.

Menutup jurang ketidakadilan

Sejarah panjang Mimika menunjukkan bahwa orang Amungme dan Kamoro sering kali berada di pinggir panggung, sementara sumber daya besar dikeruk dari tanah, hutan dan  laut mereka. Kebijakan afirmasi ini, jika sungguh dilaksanakan dengan transparan, bisa menjadi langkah kecil menutup jurang ketidakadilan itu.

Tetapi mari kita ingat. Afirmasi bukan hadiah, melainkan hak konstitusional anak-anak Amungme dan Kamoro. Hak itu lahir dari tanah, dari sejarah, dan dari penderitaan panjang. Karena itu, tugas kita bersama adalah mengawal agar kebijakan afirmasi ini benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.

Afirmasi dan teori keadilan sosial

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mimika tentang afirmasi dalam rekrutmen CPNS tahun ini memiliki makna yang lebih dalam yaitu wujud keadilan sosial. Dalam perspektif itu, kebijakan afirmasi sejalan dengan prinsip “difference principle” dari filsuf John Rawls. Ketidaksetaraan hanya bisa dibenarkan jika memberi manfaat sebesar-besarnya kepada kelompok yang paling lemah. Dalam konteks Mimika, dan khusus di ruang birokrasi, kelompok yang paling terpinggirkan justru adalah masyarakat Amungme dan Kamoro.

Dengan kata lain, afirmasi 80 persen tidak sebatas kebijakan teknis rekrutmen CPNS, melainkan bagian dari tanggung jawab negara untuk memperbaiki ketidakadilan historis.

Nancy Frase, seorang politikus keadilan, menekankan pentingnya “redistribusi dan rekognisi”. Redistribusi berarti memberi akses nyata pada sumber daya dan kesempatan, sementara rekognisi berarti mengakui identitas dan martabat masyarakat adat. Afirmasi CPNS ini bisa menjadi bentuk awal keduanya, jika dijalankan sungguh-sungguh.

Menjadi teladan untuk Papua dan Indonesia

Mimika bisa menjadi contoh afirmasi yang progresif di Papua, bahkan di Indonesia. Selama ini, banyak afirmasi hanya berhenti di atas kertas tanpa mekanisme transparan. Jika Pemkab Mimika berhasil menunjukkan bahwa 80 persen formasi CPN benar-benar diisi oleh Amungme dan Kamoro, dibentengi dengan regulasi yang mengikat, terbuka dan bisa diawasi publik, maka Mimika akan menjadi teladan. Lebih dari itu, kebijakan ini bisa memberi harapan baru. Bahwa masyarakat adat bukan hanya penonton, tetapi aktor utama pembangunan di tanahnya sendiri.

Kini, bola ada di tangan kedua pihak. Pemerintah daerah terikat oleh kewajiban moral untuk membuktikan janji afrimatif lewat aturan jelas, transparansi, dan pengawasan independen. Generasi muda Amungme dan Kamoro wajib mempersiapkan diri, memanfaatkan peluang yang ada. Jika keduanya berjalan beriringan dan seimbang maka janji afirmasi 80 persen akan mewujudkan keadilan sosial.