Timika,papuaglobalnews.com – Uskup Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA dengan tegas mengingatkan Pemerintah Pusat dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) di tanah Papua yang kaya raya ini harus menerapkan prinsip berkeadilan tanpa kekerasan yang menimbulkan konflik mengorbankan masyarakat pribumi. Jika hal itu terjadi maka seindah apapun programnya tujuan untuk kemakmuran rakyat tidak bakal tercapai melainkan hanya meninggalkan luka, penderitaan dan konflik.

Mgr. Bernardus sampaikan seruan moral ini kepada papuaglobalnews.com di ruang kerjanya, Senin 19 Januari 2026.

Prinsip keadilan dan tanpa kekerasan ini harus diperhatikan baik oleh pemerintah dengan harapan jangan sampai mengikuti kemauan kapitalis atau pemodal yang kemudian menimbulkan penderitaan berkepanjangan dialami masyarakat, karena pengambilan hasil SDA tersebut hanya dinikmati oleh para elit, pemodal dan kroninya.

Menurutnya, pengelolaan kekayaan alam Papua dengan cara-cara seperti itu akan memberikan dampak penderitaan tidak hanya dialami oleh masyarakat tetapi juga kapitalis sendiri.

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.