Pemkab Mimika Monev PT MAS, Ditemukan Banyak Kendala yang Perlu Dilengkapi
Timika,papuaglobalnews.com – Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap progres kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Mimika Abadi Sejahtera (PT. MAS) pada Jumat 19 Desember 2025. Monev berlangsung di Kantor PT MAS dipimpin Abraham Y. Kateyau, Pj. Sekda Mimika didampingi Frans Kambu, Plt. Asisten II Setda Mimika. Sementara dari PT MAS dihadiri Petrus Yumte selaku Direktur PT MAS bersama jajarannya.
Abraham mengemukakan dalam evaluasi tersebut ditemukan banyak sekali kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMD PT MAS sehingga perlu dilengkapi. Diantaranya sejak berdiri tahun 2018 hingga 2025 belum memiliki gedung kantor sendiri sehingga selama beroperasi masih menyewa maka pemerintah perlu membangun kantor untuk dihibahkan menjadi milik sendiri, persoalan lain tentang bisnis plan, yang masih mengalami kendala ketiadaan fasilitas gedung, tanah untuk pembangunan SPBU di sekitar Pelabuhan Rakyat (Pelra).
Abraham mengungkapkan hasil Monev akan dilaporkan kepada Bupati untuk mengambil kebijakan karena pemerintah memiliki lahan di sekitar Pelra.
“Masalah yang kita bahas ini ditampung untuk dibawa pada saat Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS) tahun 2026 untuk mencari jalan keluarnya,” ujar Abraham kepada papuaglobalnews.com di Timika, Sabtu 20 Desember 2025.
Selain rencana membangun SPBU, Abraham juga mengakui PT MAS juga mempunyai masterplan mengelola tailing. Namun hingga saat ini masih kendala Pemerintah Kabupaten Mimika belum melakukan penandatangan kesepakatan kerja bersama terbaru dengan PT Freeport Indonesia.
“Yang lama masa berlakunya sudah habis. Tapi yang baru ini belum ada,” ujar Abraham.
Sementara Frans Kambu mengemukakan berkaitan dengan MoU dengan PTFI, pemerintah sejak tahun 2022-2024 sudah menyurati dan sekarang tinggal menunggu jawaban dari PT Freeport. Diperkirakan Januari 2026 akan dilaksanakan pertemuan antara Freeport dengan Pemkab Mimika guna duduk membahas secara bersama melihat kembali poin-poin MoU sebelumnya mana saja yang perlu diperbaharui, ditambahkan atau dikurangi sebagai dasar dalam bekerja.
Berkaitan dengan pengelolaan tailing, Frans menjelaskan Pemkab Mimika sejak tahun 2024 bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) selaku konsultan melakukan kajian berkaitan dengan master plan yang berlanjut hingga 2026. Menyiapkan kajian master plan ini menindaklanjuti apa yang disarankan oleh PT Freeport.
Selain menggandeng ITB, pemerintah bekerjasama dengan Universitas Cenderawasih (Uncen) dalam melakukan kajian sehubungan sosial budaya (Sosbud) mulai dari area perusahaan hingga tempat PT. MAS. Karena dalam mengelola tailing keluar dari area perusahaan Freeport tidak mau menimbulkan masalah dengan masyarakat.
