Timika,papuaglibalnews.com – Sejak Januari sampai 10 April 2025, ada 7.104 paket pekerjaan 59 dari 66 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terinput di Rencana Umum Pengadaan (RUP) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kabupaten Mimika. Dari 7.104 paket pekerjaan ini dengan total dana Rp2,720 triliun.
Sementara tujuh OPD lainnya masih nol progres, yakni Bagian Humas dan Protokol, Distrik Agimuga, Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB dan Distrik Tembagapura.

Bambang W. Wijacksono, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Mimika menguraikan, 7.104 paket ini terdiri dari e-purchasing (pembelian secara e-katalog) sebanyak 605 paket atau Rp277 miliar, tender 279 paket senilai Rp1,418 triliun, seleksi jasa perencanaan 166 paket senilai Rp90,11 miliar, pengecualian 602 paket senilai Rp69,1 miliar.

Pengadaan langsung terdiri atas dua. Pertama rutin (makan, minum, cetak dan ATK) dari nilai 0-200 juta sebanyak 2.902 paket dengan pagu anggaran Rp744 miliar. Paket pekerjaan ini terbuka untuk umum baik OAP maupun non OAP.

”MTQ

Kedua, pengadaan langsung dengan nilai Rp200 juta sampai Rp1 miliar sebanyak 715 paket dengan pagu anggaran Rp686 miliar. Paket pekerjaan ini dikhususkan untuk kontraktor OAP.

Kemudian pengadaan langsung konstruksi dan konsultasi pengadaan barang 0-200 juta sebanyak 1.573 paket dengan pagu anggaran Rp39,8 miliar. Paket ini terbuka untuk umum baik OAP maupun non OAP.

Baca Juga:
FKUB Mimika akan Laksanakan Harmonisasi Kerukunan Umat Beragama dan Doa Lintas Agama
Freeport Lanjutkan Kerjasama dengan UNIPA
Dukung Pemkab Mimika, Freeport Tahun Ini Datangkan 6000 Fiel Vaksin DBD

Pengadaan langsung konstruksi dan konsultasi pengadaan barang 200 juta sampai Rp1 miliar sebanyak 149 paket dengan pagu anggaran Rp97,2 miliar. Paket ini dikhususkan untuk OAP.

Penunjukan langsung anggaran yang disediakan penanganan kejadian emergensi atau darurat misalnya bencana alam atau wabah penyakit sebanyak 28 paket dengan pagu anggaran Rp7,5 miliar.
Namun, ia mengingatkan dalam tahun berjalan tanpa ada kejadian yang membutuhkan penanganan cepat anggarannya dikembalikan ke Kasda.

Kemudian kegiatan swakelola sebanyak 85 paket dengan pagu dana Rp74,0 miliar.

Bambang menyampaikan dari total ribuan paket pekerjaan 59 OPD, yang sudah selesai berproses di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Mimika baru 26 paket.

Masih sedikitnya paket pekerjaan yang diproses, Bambang beralasan mengikuti Surat Edaran (SE) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menginstruksikan agar paket pekerjaan yang dibiayai dana transfer pusat diminta penandatanganan kontraknya baru bisa dilakukan setelah ada kepala daerah devinitif.

Mengacu pada SE tersebut, paket-paket pekerjaan yang masuk sejak Januari hingga 31 Maret 2025 sebanyak 26 sudah selesai diproses dengan total dana Rp116 miliar.

Ia merincikan terdiri dari empat pekerjaan konstruksi dan enam dari 18 jasa konsultasi serta satu paket belanja jasa lain berkaitan dengan makan dan minum sekolah pola Asrama Sentra Pendidikan sudah berkontrak.

“Untuk makan minum ini saya minta mereka tetap kontrak. Saya bertanggungjawab. Karena kalau kita tunggu bupati definitif nanti ada yang kelaparan siapa yang bertanggungjawab. Kemudian enam jasa konsultan saya minta berkontrak. Karena kalau kita menunggu bupati pasti lama dan kapan lagi kita mulai kerja fisiknya. Makanya saya bilang berkontrak saja dan saya yang bertanggungjawab,” kata Bambang.

Dibaca: 17