80 Persen Pejabat Mimika Sudah Isi LHKPN ke KPK
Jumat, 27 Februari 2026 | 08:33 WIT
Selain itu, pejabat fungsional tertentu, direksi BUMN/BUMD, pimpinan proyek, serta pejabat dengan fungsi strategis seperti bendahara, auditor, dan pemeriksa pajak juga diwajibkan melaporkan LHKPN.
Menurutnya, aplikasi e-LHKPN KPK telah dibuka sejak 1 Januari 2026 dan akan ditutup pada 31 Maret 2026 mendatang.
Sebagai instansi teknis, Septinus menegaskan Inspektorat akan terus melakukan monitoring dan pendampingan.
Mantan Kepala Distrik Kuala Kencana itu juga mendorong para pejabat yang belum melaporkan agar lebih proaktif sehingga seluruh pejabat dapat memenuhi kewajiban dan terhindar dari sanksi administratif. **
Namun demikian, diakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang perlu dihadapi bersama, seperti keterbatasan infrastruktur dasar, akses
Sementara itu, proposal yang tetap diajukan langsung kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dipastikan tidak akan diproses. Dalam edaran tersebut
Terkait masih adanya OPD yang belum berani menjalankan kegiatan dengan alasan menunggu pergantian pimpinan, John menekankan pergantian pejabat tidak
“Sejak awal kasus ini terjadi dewan terkesan diam. Seolah Timika tidak ada persoalan. Tapi setelah semuanya selesai, justru membentuk Pansus. Ada
Sebagai tindak lanjut, Norman menyatakan kesiapannya membentuk struktur kepengurusan DPC APDESI Mimika serta berkoordinasi dengan Ketua APDESI
