7.104 Paket Pekerjaan 59 OPD Terinput di RUP LPSE BPBJ Pemkab Mimika, Tujuh OPD Masih Nol Progres
Ia menjelaskan dari empat paket pekerjaan yang sudah berproses tersebut ada dua pekerjaan pembangunan Lapangan Terbang Bela dan Lapangan Terbang Hoya. Kedua paket pekerjaan itu hingga sekarang belum berkontrak dengan pihak ketiga meskipun calon pemenangnya sudah ada.
Ia menegaskan barang yang belum berkontrak belum berkekuatan hukum dan kontraktornya juga belum bisa bekerja.
Atas dua paket pekerjaan fisik dari Dishub Mimika ini Bambang sudah laporkan kepada Bupati Johannes Rettob dan Bupati akan melakukan evaluasi kembali.
Lapter Hoya dimenangkan CV Citra Lestari senilai Rp31,4 miliar dari pagu anggaran Rp35 miliar.
Sementara nama kontraktor pemenang tender Lapter Bela senilai Rp13,6 miliar dari pagu anggaran Rp13,9 miliar, Bambang tidak mengingat.
Selain 26 paket yang sudah berproses, sekarang terdapat 15 paket sedang berproses di BPBJ, terdiri dari satu tender dengan pagu anggaran Rp2 miliar dan 14 paket seleksi jasa konsultan perencanaan dengan pagu anggaran Rp9 miliar lebih.
Sedangkan paket yang sudah dikirim oleh tujuh OPD masuk di BPBJ namun belum diproses sebanyak 49 paket, terdiri dari 34 paket tender dan 15 paket seleksi konsultan perencanaan.
Ketujuh OPD ini yakni lima paket tender dari BPBD, satu tender dan enam seleksi jasa konsultan perencanaan dari Dinas PUPR, enam paket pengadaan dari Dinas Kesehatan, 19 paket tender dari Dinas Pendidikan, satu paket tender oleh Dinas Perhubungan Mimika. Lainnya dua seleksi jasa konsultan perencanaan dan satu peket tender dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman terkait pembuatan jalan di area pemakaman SP1. Selanjutnya satu jasa konsultan dan satu peket tender dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.
Dikatakan, untuk sementara kegiatan konstruksi sudah ada di RUP sebanyak 279 paket. Jumlah ini belum 100 persen masuk mengingat tujuh OPD sampai saat ini masih nol. Sedangkan jasa konsultasi perencanaan sebanyak 166 paket.
Bambang memperkirakan jika semuanya masuk jumlah untuk konstruksi diperkirakan kurang lebih 300 paket. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2024 lalu sampai 501 paket.
“Harusnya 31 Maret 2025 kemarin sudah batas terakhir masukan ke RUP. Ini sesuai ketentuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan secara serentak penginputan RUP sejak akhir Januari lalu,” paparnya.
Dikatakan dengan lambatnya menginput paket kedalam RUP akan berdampak buruk pada penilaian MCP terhadap kinerja BPBJ. Dimana BPBJ dalam bekerja berhubungan dengan OPD lain.
Bambang juga sudah menginformasikan atau mengingatkan kepada tim OPD bersangkutan untuk segera menginput paket pekerjaan dalam RUP. **
