Dwi menyebutkan Pemkab Mimika sudah memberikan pelayanan proses gratis bagi masyarakat masuk kategori kurang mampu hampir tiga miliar lebih untuk tahun 2025 ini.

“Secara penerimaan memang berkurang tapi dari sisi pelayanan meningkat. Ini bagian dari pemerintah membantu masyarakat kurang mampu untuk bangun rumah. Program Pusat dan pemerintah daerah mengamankan,” katanya.

BPHTB ditangani oleh Bapenda, sedangkan PPG langsung diurus oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rumah (DPUPR).

Realisasi pelaksanaan program BPHTB secara rutin dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ia mengakui yang banyak mendapat  manfaat pembebasan BPHTB ini, masyarakat yang membeli rumah di developer tipe 36. Program ini bisa diperoleh melalui Developer atau oleh swadaya masyarakat sendiri. **

Baca Juga:
Waspada! Musim Kemarau 2026 Diprakirakan Datang Lebih Awal, Puncak Terjadi Agustus
Mbitoro dan Karapao: Resiliensi Kamoro dari Tanah Papua untuk Modernitas
Di Hadapan Komnas HAM RI, Tokoh Masyarakat Adat Kamoro Tegaskan Tetap Pertahankan Tanah di Kapiraya
Dibaca: 70