Presiden Prabowo Tutup Empat Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat
Timika,papuaglobalnews.com – Presiden Prabowo melalui Menteri Enegi Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Lingkungan Hidup (LKH) dan Menteri Kehutanan (Kemenhut) menutup empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat Provinsi Papua Barat terhituung maulai hari ini Selasa 10 Juni 2025.
Penutupan empat perusahaan tambang Nikel ini disampaikan Bahlil Lahadalia yang didampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofik, Menteri Kehutanan Juli Antoni, Mensesneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya dalam konfersensi pers yang disiarkan secara langsung melalui YouTube di Kantor Presiden, Selasa 10 Juni 2025 pukul 10.00 WIB.
Empat perusahaan itu yakni PT. Kawei Sejahtera Mining, PT. Mulia Raymond Perkasa, PT. Anugerah Surya Pratama dan PT. Nurham. Sedangkan PT. Gag Nikel tetap produksi di atas lahan seluas 13.36 hektar di Pulau Gag mengantongi perizinan Kontrak Karya operasi produksi. PT. Gag tetap beroperasi dengan alasan mengantongi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada tahun 2024, 2025 dan 2026 sebanyak 3 juta WMT.
Ia menjelaskan PT Kawei Sejahtera Mining beroperasi di Pulau Kawe di atas lahan seluas 5.922 hektar mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) RKAB tanun 2024 sebanyak 1,3 juta WMT. Sementara pada tahun 2025 dan 2026 tidak memiliki RKAB.
Mulia Raymond Perkasa beroperasi di Pulau Batang Pale dan Pulau Mayaifun di atas lahan seluas 2.193 hektar dengan perizinan IUP operasi produksi dan PT. Anugerah Surya Pratama beroperasi di Pulau Manuran diatas lahas seluas 1.173 hektar dengan IUP operasi produksi. Kedua perusahaan ini pada tahun 2024, 2025 dan 2026 RKAB-nya ditolak. Selanjut PT. Nurham beroperasi di Pulau Waigeo Timur di atas lahas seluas 3.000 hektar dengan IUP operasi produksi sejak tahun 2024,2025 dan 2026 tidak mengajukan RKAB.
Bahlil menjelaskan penertiban tambang di wilayah geopark sejak Januari 2025 sesuai Peraturan Presiden (Pepres) nomor 5 tentang Satgas penataan dan penertiban lahan-lahan termasuk pertambangan.
Ia mengatakan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas, selalu proaktif mengikuti perkembangan baik di tengah-tengah masyarakat maupun melalui media sosial (Sosmed).
Bahlil mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah proaktif dan rasa cinta kepada Negara terutama menjaga daerah-daerah pariwisata, khususnya di Raja Ampat.
“Tepat pada Rabu malam atas koordinasi dengan Seskab untuk kita mendalami secara cepat. Kemudian kami atas arahan Seskab tentu atas arahan presiden pada Kamis langsung melakukan kebijakan penyetopan sementara produksi dari IUP-IUP yang beroperasi,” katanya.
Ia menambahkan setelah menghentikan sementara dan berkoordinasi dengan presiden melalui Seskab, pada Jumat malam turun meninjau di lokasi secara langsung di Pulau Gag, Raja Ampat. Ini tujuan agar ikut proaktif melihat langsung dan tidak ingin hanya mendengar informasi sepihak.
Dalam melihat langsung di lapangan, Bahlil didampingi Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Bupati Raja Ampat Orideko I Burdam.
“kita turun langsung di lapangan ingin tahu kondisi sesungguhnya di lapangan seperti apa,” katanya.
Ia menjelaskan sejarah PT. Gag Nikel memulai eksplorasinya sudah dilakukan sejak tahun 1972 dan penandatanganan Kontrak Karya berlaku sejak tahun 1998. Tahap eksplorasi tahun 2002, perpanjangan eksplorasi tahun 2008 sampai dengan tahapan konstruksi tahun 2015-2017 dan produksinya tahun 2018 hingga saat ini.
Ia menyampaikan hasil kunjungannya di area tambang dari udara kondisi laut dan terumbu karang belum rusak dan tercemar.
Bahlil meminga kepada masyarakat dalam menyebarkan informasi harus benar-benar bijak dan sungguh-sungguh benar.
Dalam kunjungan di Pulau Gag, Bahlil menemukan ada 700 orang dari 300 Kepala Keluarga (KK) setempat.
Dikatakan dari 13,36.000 hektar yang dimiliki PT. Gag Nikel baru dibuka 260 hektar. Lokasi yang sudah direklamasi 130 hektar lebih dan 54 hektar sudah dikembalikan ke Negara dengan lokasi produksinya masih ada sekitar 130 hektar.
Sepulang dari lokasi tambang lanjut Bahlil langsung mengadakan pertemuan dengan Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat. Dalam rampat itu dihadiri tokoh masyarakat dan mereka meminta untuk mempertimbangkan empat IUP yang masuk dalam Geopark.
Dari empat IUP tersebut ada satu perusahaan yang IUPnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu Kontrak Karya (KK). Sementara IUP-IUP sebelumnya sejak tahun 2004 dan 2006 sesuai Undang-Undang Minerba izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini bupati atau gubernur.
Pulau Gag ini dengan Raja Ampat jaraknya kurang lebih 42 Km lebih dekat ke Maluku Utara. Pulau Gag bukan bagian dari kawasan Geopark. **
