Oleh : Laurens Minipko

 

Dari Kegelisahan Rakyat ke Delegitimasi Lembaga

SUARA itu lahir dari kegelisahan yang tidak lagi bisa ditahan. Ia bergerak dari diagnosa yang sederhana namun telanjang: orang Papua sedang menghadapi krisis nyata: tanah adat terdesak, laut adat terkepung, pendidikan tertinggal, dan ekonomi yang rapuh. Di tengah itu, rakyat kecil tidak menunggu. Mama-mama pasar tetap berdiri di lapak sempitnya setiap hari, pemuda dan mahasiswa turun ke jalan, tubuh-tubuh biasa memikul beban masa depan dengan apa yang mereka punya.

Dari situ, narasi ini beranjak menjadi tuduhan terbuka kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Otsus yang dianggap diam, tidak responsif, dan absen dari denyut kehidupan rakyat. Jika demikian, untuk apa dipertahankan? Ini bukan lagi sekadar keluhan, melainkan sebuah delegitimasi moral terhadap lembaga representasi Otonomi Khusus.

Baca Juga:
Tahun Ini Gereja Katolik di Papua Genap 132 Tahun, Perayaan Syukur Kenang Misi Pastor Le Cocq Disatukan dengan Setahun Tahbisan Uskup Timika
Waspada Cuaca Ekstrem! Langit Timika Bergemuruh Suara Guntur Disertai Hujan dan Kilat
Penghimpunan ZIS BAZNAS Mimika pada Idul Fitri 1447 H Tembus Rp2 Miliar

Etika Kehadiran: Wakil Harus Berjalan di Jalan Rakyat

Di balik nada keras itu, tersimpan satu dasar etika yang jelas: tuntutan akan kehadiran. Bagi Vincen Mayor (VM), legitimasi tidak lahir dari kursi atau jabatan, tetapi dari tubuh yang hadir di tengah rakyat. Perjuangan tidak terjadi di ruang sidang yang tertutup, melainkan di pasar, di lokasi demonstrasi, di kampung-kampung, dan di wilayah konflik tanah adat.

Wakil rakyat, dalam pengertian ini, bukan mereka yang pandai berbicara di forum, tetapi mereka yang berjalan bersama rakyat yang diwakilinya. Representasi tidak cukup administratif, ia harus substantif, hidup, dan terasa. Dalam bahasa sederhana: wakil rakyat harus berjalan bersama  di jalan rakyat, bukan duduk sendiri.

Krisis Representasi dan Jarak Elite

Karena itu, sasaran kritik  VM menjadi jelas dan meluas. Majelis Rakyat Papua dipersoalkan karena gagal bersuara dan membela hak-hak kultural Orang Asli Papua. Sementara DPR Otsus dinilai terlalu larut dalam logika politik kekuasaan dan menjauh dari isu dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Di atas semuanya, kritik diarahkan kepada elite Papua secara umum, yang hidup dalam kelimpahan fasilitas dan tunjangan, tetapi miskin dalam kerja nyata. Disampaikan dengan bahasa yang lugas, repetitif, dan penuh emosi: “kenapa kamu diam?” Narasi ini bukan bahasa akademik, melainkan bahasa jalanan yang justru memiliki legitimasi sosial paling kuat. Pesannya tegas: dalam situasi ketidakadilan, diam adalah pengkhianatan.

Suara itu datang bukan dari luar, tetapi dari dalam. Dari seseorang yang berdiri di jantung kekuasaan negara, namun memilih berbicara dengan bahasa jalanan, yaitu bahasa yang lahir dari tubuh yang terdesak, dari perut yang lapar, dari tanah yang dirampas diam-diam. Ketika VM mempertanyakan keberadaan lembaga representatif Orang Asli Papua, maka yang retak bukan sekadar hubungan antara rakyat dan wakilnya, tetapi fondasi moral dari seluruh bangunan Otonomi Khusus itu sendiri.

Representasi: Antara Formalitas dan Substansi

Dalam kerangka Hanna Pitkin (sosiolog-politik, 1931-2023), representasi tidak berhenti pada pengakuan formal: kursi, jabatan, atau legitimasi prosedural. Representasi menemukan maknanya ketika ia bekerja secara substantif: hadir, membela, dan memperjuangkan.

Namun yang terpampang di Papua hari ini adalah paradoks: lembaga ada, kursi terisi, anggaran berjalan, tetapi rakyat merasa tidak diwakili. Ada representasi tanpa kehadiran, ada jabatan tanpa keberpihakan.

Di titik ini, krisis itu menjadi nyata. Bukan krisis administratif, melainkan krisis kepercayaan. Rakyat berbicara di jalanan, sementara lembaga memilih diam di ruang ber-AC. Mama-mama pasar menjerit soal harga dan ruang hidup, anak-anak muda turun menolak perampasan tanah adat, tetapi suara mereka tidak menemukan gema di ruang resmi seperti Majelis Rakyat Papua.

Dibaca: 90