Mimika, Dogiyai dan Deiyai Bersama Pemprov Papua Tengah dan Tokoh Adat Keluarkan Kesepakatan Deklarasi Bersama Tangani Konflik Sosial Kapiraya

Timika,papuaglobalnews.com – Pemerintah Kabupaten Mimika, Dogiyai dan Deiyai bersama unsur Pemerintah Provinsi Papua Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi dan Harmonisasi Penanganan Konflik Sosial Kapiraya di salah satu hotel di Timika, Rabu 25 Februari 2026.

Rakor dan harmonisasi tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur, Kepala Kesbangpol Papua Tengah, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Papua Tengah, Bupati Mimika Johannes Rettob, Bupati Deiyai Melkianus Mote, serta Bupati Dogiyai Yudas Tebai. Dari unsur DPR Papua Tengah turut hadir Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah John NR Gobai, Yohanes Kemong, Donatus Mote, dan Urbanus Beanal.

Dalam rakor itu, ketiga bupati, unsur DPR Papua Tengah, perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta perwakilan tim adat dari ketiga kabupaten yang tergabung dalam Tim Penanganan Konflik Sosial dan Tim Harmonisasi Kapiraya bersama masyarakat adat Suku Kamoro dan Suku Mee bersepakat menetapkan  poin kesepatakan penting untuk dilaksanakan.

Berikut isi lengkap hasil kesepakatan dalam deklarasi bersama:

Kami, Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Harmonisasi Kapiraya, dan Masyarakat Adat Suku Kamoro dan Suku Mee di wilayah Pemerintahan Provinsi Papua Tengah menyatakan:

1. Berkomitmen penuh untuk menjalankan rencana aksi (Renaksi) terpadu Tim Harmonisasi Kapiraya sebagai landasan operasional tunggal dalam penanganan konflik di wilayah Kapiraya.
2. Sanggup melaksanakan sinkronisasi tapal batas wilayah adat secara teliti guna menghindari kesalahpahaman antar-suku serta mengantisipasi tumpang tindih masalah sosial yang dapat mengganggu kondusivitas daerah di masa depan.
3. Menjamin terpeliharanya keamanan, stabilitas, dan kedamaian di wilayah Kapiraya selama seluruh proses harmonisasi dan verifikasi lapangan berlangsung.
4. Siap melaksanakan tugas inventarisasi, verifikasi masalah, mediasi, serta penyusunan rekomendasi akhir penyelesaian konflik secara transparan dan akuntabel untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.
5. Demikian deklarasi ini disampaikan dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan harmoni dan persaudaraan sejati di tanah Kapiraya, Provinsi Papua Tengah. **