Menafsir Politik Afirmasi Otsus dalam Penataan Birokrasi Papua: Catatan atas Tulisan Maleakhi Samuel Pashalli

Oleh : Laurens Minipko

OTONOMI Khusus Papua sejak awal dirancang sebagai kebijakan afirmatif untuk menjawab ketimpangan historis yang dialami Orang Asli Papua (OAP) dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Kebijakan ini bukan sebatas menakinsme desentralisasi administratif, tetapi juga upaya untuk memastikan bahwa masyarakat Papua memiliki ruang yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya sendiri.

Dalam diskursus akademik, salah satu kajian yang membahas dimensia afirmasi politik tersebut adalah tulisan  Malekahi Samuel Pashalli mengenai politik afirmasi dalam kebijakan Otonomi Khusus yang memberikan ruang representasi yang lebih luas bagi Orang Asli Papua dalam institusi politik dan pemerintahan daerah (Journal.unika.ac.id, Vol.4/Nomor 1/2023).

Artikel ini mencoba memberikan komentar akademik atas gagasan tersebut dengan menempatkan peranataan birokrasi sebagai salah satu arena penting bagi implementasi politik afirmasi Otonomi Khusus. Dengan kata lain, politik afirmasi tidak hanya berkaitan dengan representasi dalam lembaga politik seperti DPRD atau kepala daerah, tetapi juga dengan posisi Orang Asli Papua dalam struktur birokrasi pemerintahan.

Ringkasan Argumen Penulis

Tulisan Maleakhi pada dasarnya berangkat dari premis bahwa kebijakan Otonomi Khusus Papua memiliki karakter afirmastif yang kuat. Dalam konteks ini, afimasi dimaksudkna sebagai “kebijakan negara” untuk memberikan peluang yang lebih besar bagi kelompok yang secara historis mengalami marginalisasi.

Menurut Maleakhi, kebijakan afirmasi dalam Otonomi Khusus Papua terlihat dalam beberapa aspek penting. Pertama, adanya pengakuan terhadap identitas dan hak-hak kolektif masyarakat adat Papua. Kedua, pemberian ruang yang lebih besar bagi Orang Asli Papua dalam jabatan politik dan pemerintahan daerah. Ketiga, mengalokasikan dana Otonomi Khusus yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Papua.

Dalam perspektif  ini, afirmasi politik bukan sebatas representasi simbolik, tetapi merupakan upaya untuk membangun kapasitas politik Orang Asli Papua agar mampu berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan publik.

Namun demikian, Maleakhi juga mencatat bahwa implementasi politik afirmasi tersebut tidak selalu berjalan ideal. Berbagai faktor seperti kelemahan tata kelola pemerintahan, konflik kepentingan elit lokal, serta keterbatasan kapasitas birokrasi sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan Otonomi Khusus.

Kontribusi Tulisan

Tulisan Maleakhi memberikan kontribusi penting dalam memahami dimensi politik dari Otonomi khusus Papua. Selama ini, banyak diskusi mengenai Otonomi Khusus lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi atau pembangunan infrastruktur. Sementara itu, dimensi representasi politik dan afirmasi bagi Orang Asli Papua seringkali kurang mendapat perhatian yang memadai.

Dengan menempatkan afirmasi sebagai konsep kunci, tulisan tersebut membantu menjelaskan bahwa Otonomi Khusus sebenarnya dirancang sebagai instrumen untuk memperbaiki ketimpangan representasi yang telah berlangsung lama. Dalam sejarah politik Indonesia, masyarakat Papua sering kali berada pada posisi marginal dalam struktur kekuasaan negara.

Karena itu, kebijakan afirmasi menjadi penting untuk memastikan bahwa Orang Asli Papua tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam menentukan arah kebijakan publik.

Kontribusi lain dari tulisan tersebut adalah penekanannya pada pentingnya membangun kapasitas institusional di tingkat lokal. Tanpa kapasitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, kebijakan afirmasi berisiko kehilangan efektivitasnya.

Kritik dan Perluasan Analisis

Meskipun memberikan analisis yang penting mengenai politik afirmasi, tulisan Maleakhi masih dapat diperluas dalam beberapa aspek.

Pertama, diskusi mengenai afirmasi politik dalam tulisan tersebut masih lebih banyak berfokus pada representasi dalam lembaga politik formal seperti parlemen daerah atau kepala daerah. Padahal dalam praktik pemerintahan sehari-hari, banyak keputusan strategis justru diambil melalui mekanisme birokrasi pemerintahan.