Koalisi Masyarakat Anti-Militerisme Paniai menyampaikan bahwa hasil dialog telah menghasilkan dua poin penting sebagai bentuk kesepakatan bersama. Kedua poin tersebut akan disusun dalam bentuk legalitas hukum dan akan dikawal oleh Tim Panitia Khusus (Timpansus) DPRD Paniai sebagai bagian dari proses mediasi dan advokasi lanjutan.

Meski tidak dirinci dalam diskusi terbuka, keputusan tersebut disebut sebagai langkah konkret untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan dan dijaga secara resmi.

KOMAM Paniai dalam keterangannya menghimbau masyarakat Paniai Utara agar tetap tenang dan tidak terprovokasi. Mereka meminta seluruh rakyat memberikan dukungan doa agar agenda perjuangan penolakan militer non organik dapat berjalan sesuai harapan.

“Kami meminta masyarakat tetap bersabar. Doa dan dukungan bersama sangat kami harapkan agar agenda ini mencapai hasil yang terbaik bagi keselamatan dan ketenangan rakyat Paniai,” demikian pernyataan resmi KOMAM yang diterima papuaglobalnews.com, Selasa 18 November 2025.

Dialog ini menjadi langkah lanjutan dari berbagai aspirasi masyarakat yang selama ini menolak penempatan pasukan non organik, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan ketegangan dan rasa tidak aman di tengah warga. **