Gerakan Pangan Murah DKP Mimika Disambut Antusias Warga, Tim Saber BPN Apresiasi Pemkab
Ayam lokal – Rp50.000/ekor
Kepala DKP Mimika, Yulius Koga, mengatakan pelaksanaan GPM ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang hari-hari besar keagamaan.
“Untuk Mimika, ini menjadi awal kegiatan di tahun 2026. Sesuai jadwal, dalam satu tahun direncanakan hampir 25 kali pelaksanaan, dan bisa saja bertambah melalui APBD Perubahan karena banyaknya hari besar keagamaan,” ujar Yulius kepada papuaglobalnews.com di sela-sela kegiatan.
Ia menambahkan, khusus bulan Februari saja, GPM direncanakan dilaksanakan sebanyak empat kali. Jika 25 kali kegiatan dinilai belum mencukupi, pihaknya akan mengusulkan penambahan anggaran pada APBD Perubahan.
Menurut Yulius, program GPM ini juga merupakan tindak lanjut arahan dari Badan Pangan Nasional dalam rangka mendukung stabilisasi harga pangan secara nasional menjelang Ramadan. Karena itu, tim dari BPN turut turun langsung memantau kondisi riil di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, DKP bekerja sama dengan para distributor yang selama ini telah menjalin kemitraan cukup baik selama bebera tahun terakhir dengan pemerintah daerah. Setiap warga yang berbelanja dibatasi jumlah pembeliannya, seperti telur ayam ras maksimal satu rak per orang, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) 5 kg maksimal 10 kg, dan beras ukuran 20-25 kg dibatasi satu karung per orang.
Yulius menjelaskan, operasi pasar ini difokuskan di wilayah kota dan pinggiran. Sementara untuk wilayah pesisir dan pegunungan belum dapat dilaksanakan karena mempertimbangkan rendahnya daya beli masyarakat serta tingginya biaya transportasi. Jika dipaksakan, distributor berpotensi mengalami kerugian akibat ongkos distribusi yang tinggi, bahkan mereka merasa kecewa karena barangnya tidak terjual semua.
Sementara itu, Dr. Tono selaku Tim Saber Pelanggaran Harga, Mutu dan Keamanan Pangan dari Badan Pangan Nasional mengatakan, GPM bertujuan menstabilkan pasokan dan harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pangan dengan harga terjangkau.
“Harapannya masyarakat bisa menyambut hari besar dengan hati tenang dan damai, karena kebutuhan pangannya tersedia. Biasanya keluarga ingin menyajikan hidangan terbaik di awal Ramadan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional saat ini tengah gencar melakukan pengawasan di seluruh Indonesia untuk memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga wajar dan mutu terjamin.
Tono mengakui, BPN memiliki anggaran untuk program GPM. Namun, keterbatasan anggaran membuat tidak semua daerah mendapat dukungan fisik dari pusat. Meski demikian, ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Mimika yang secara rutin melaksanakan GPM dengan dukungan anggaran daerah.
Berdasarkan hasil pemantauan di lokasi, seluruh bahan pangan yang dijual dalam kegiatan tersebut mendapat subsidi dari Pemkab Mimika, sehingga harganya jauh lebih murah dibandingkan harga normal di pasaran.
Ia menambahkan, besaran subsidi di setiap daerah berbeda-beda, tergantung kemampuan keuangan daerah dan kesepakatan antara pemerintah dengan distributor.
“Program subsidi yang disiapkan Pemkab Mimika ini sangat luar biasa dan mendapat respons positif dari masyarakat,” katanya.
Dari hasil pemantauan lapangan, pihaknya juga akan memberikan sejumlah rekomendasi kepada distributor agar tidak memanfaatkan momentum hari besar keagamaan untuk meraup keuntungan dengan menaikkan harga secara tidak wajar.
Menurutnya, GPM menjadi salah satu instrumen penting dalam mengendalikan harga pangan di pasar, sehingga pedagang tidak menaikkan harga terlalu tinggi dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga.
Dalam upaya menstabilkan harga pangan, Tono menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh pihak untuk bergotong royong membantu masyarakat. **
