Pilkada di Papua hari ini tidak hanya memperlihatkan kompetisi politik biasa. Ia juga memperlihatkan perang simbol, perebutan narasi, dan serbuan opini populis yang menggoda, tapi kerap menyesatkan nalar publik, terutama generasi muda yang sedang bergairah ikut dalam dinamika Paslon.

Di banyak ruang media sosial, nalar publik tercerabut dari disiplin berpikir kritis, digantikan oleh pujian kosong, fitnah politik, dan heroisme buta terhadap pasangan calon. Ini bukan demokrasi deliberatif yang sehat, melainkan kemerosotan berpikir. Dalam bahasa Antonio Gramsci, kita sedang menyaksikan dominasi melalui hegemoni kultural, di mana suara-suara kampus, pemuda cerdas, dan gerakan mahasiswa justru ikut tenggelam dalam arus “kampanye hening yang bising.”

Mengapa kampus tidak lagi menjadi benteng nalar publik? Karena kampus, dalam banyak kasus di Papua, telah dijinakkan oleh kekuasaan atau dibiarkan mandek oleh ketidakpedulian negara dan elit lokal.

Pendidikan Tinggi dan Tanggung Jawab Moral Seorang Gubernur

Calon gubernur yang kita dambakan bukan hanya sosok yang mampu menang dalam kontestasi, tetapi pemimpin yang sanggup memulihkan makna pendidikan sebagai pembebas, bukan pelayan sistem.

Baca Juga:
Maknai Jumat Agung, Jemaat GPdI Holy Spirit Timika Gelar Lomba CCA dan Masak Nasi Goreng Spesial
Uskup Bernardus Soroti Kasus Pembunuhan di Dogiyai, Singgung Sikap Umat Katolik dan Hierarki Menjadi Yudas Iskariot
Jemaat GKII Daerah Timika Kota Selenggarakan Ibadah Jumat Agung di Tabernakel Gorong-Gorong

Sebagaimana Frantz Fanon tegaskan dalam The Wretched of the Earth, pendidikan kolonial menciptakan intelektual yang terasing dari rakyat. Maka, jika kampus-kampus di Papua hari ini menjadi alat politik elite atau ruang sunyi yang tidak berpihak pada keadilan sosial, maka kita sedang mengulangi kesalahan kolonialisme dalam wajah baru.

Pilkada Papua tahun ini harus ditafsir ulang sebagai titik balik perjuangan mengembalikan kampus sebagai rumah nalar dan ruang keberpihakan.

Karena itu, Pilkada Papua bukan sekadar menang, tapi:

• Siapa calon gubernur yang akan menginisiasi dialog tahunan antara kampus dan pemerintah?

• Siapa yang bersedia menerbitkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Dana Otonomi Khusus untuk pengembangan kampus berbasis kearifan lokal.

• Siapa yang berani menolak politik transaksional terhadap BEM dan organisasi kemahasiswaan?

Kemenangan yang Etis, Bukan Sekadar Elektoral

Etika dalam filsafat sosial tidak bisa dilepaskan dari keberpihakan pada yang lemah, pada yang sunyi, pada yang dilupakan. Maka, menang secara elektoral tanpa keberpihakan pada dunia pendidikan adalah kekalahan moral yang kelak memiskinkan masa depan Papua.

Bukan sekadar menang dalam angka KPU yang rumusnya aplikasi namun tetap dikelolah oleh tangan manusia, tetapi menang dalam sejarah, dengan jejak yang dikenang sebagai pemimpin yang menyalakan kembali pelita kampus dan memulihkan martabat kaum muda.

Fajar Injil Itu Harus Disambut

Menjadi Gubernur Papua yang berorientasi membangun Papua mulai dari kampus bukan utopia. Ia adalah fajar Injil. Fajar yang tidak datang untuk disembunyikan di balik kabut kampanye.

Ia datang untuk disambut dan diproklamirkan. Maka, mari kita dorong para calon Gubernur Papua, siapa pun dia, untuk tidak sekadar merancang pembangunan fisik, tapi membongkar krisis epistemik yang melumpuhkan dunia pendidikan Papua.

Karena ketika kampus bangkit, maka dari tanah Injil ini tidak hanya akan melahirkan lulusan, tetapi pemikir, pelayan, pemimpin yang mampu berjalan di antara rakyat dengan terang nalar dan kasih Injili. (Isi tulisan tanggung jawab penulis)

Dibaca: 121