Afirmasi atau Penaklukkan: Melindungi yang Lemah dari Amukan Kuasa
Pelajaran dari Afrika dan Pasisik: Bahaya Elite Capture
Pengalaman global menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi tidak selalu berjalan sesuai harapan.
Di Afrika Selatan, kebijakan Broad-Based Black Economic Empowerment Act dirancang untu memperbaiki ketimpangan rasial pasca apartheid. Namun dalam praktiknya, banyak kritik menyebut terjadi elite capture, di mana manfaat afirmasi hanya dinikmati oleh segelintir kulit hitam yang dekat dengan kekuasaan.
Fenomena serupa terjadi dalam kebijakan Bumiputera di Malaysia, di mana afirmasi sering kali terjebak dalam praktik “Ali Baba” formalitas reprsentasi tanpa distribusi kekuasaan yang nyata.
Pelajaran pentingnya:
Tanpa pengawasan dan kerangka keadilan yang kuat, afirmasi bisa berubah dari alat keadilan menjadi alat reproduksi elit baru.
Mimika: Antara Afirmasi dan Penaklukkan Baru
Dalam konteks Indonesia, afirmasi bagi Papua telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, serta diperkuat dalam kebijakan teknis seperti PP 106/2021.
Namun implementasinya bergantung pada satu hal krusial:
“Bagaimana negara dan pemerintah daerah menafsirkan afirmasi itu sendiri. Apakah afirmasi dipahami sebagai:
- Kewajiban moral dan politik untuk mengoreksi sejarah? Atau
- Hanya sebatas pelengkap administratif dalam sistem meritokrasi?
Kasus rolling jabatan Mimika (11 Maret 2026) menunjukkan bahwa pertanyaan ini bukan abstrak. Ia nyata. Ia hidup. Ia dirasakan langsung oleh ASN Amungme dan Kamoro.
Ketika ASN Amungme dan Kamoro mulai merasa terpinggirkan dari posisi yang selayaknya mereka diutamakan, bahkan dijanjikan, maka yang dipertaruhkan bukan sebatas jabatan. Yang dipertaruhkan adalah apakah mereka masih menjadi tuan di tanahnya sendiri.
Kembali ke Thucydides
Pada akhirnya, kita kembali pada pelajaran tua dari Thucydides.
Sejarah tidak hanya mengajarkan kita tentang apa yang pernah terjadi. Ia juga memperingatkan kita tentang apa yang bisa terulang.
Jika afirmasi dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka kita sedang membangun tatatanan baru di mana kekuasaan tidak lagi menjadi alat penaklukkan, tetapi sarana keadilan.
Namun jika afirmasi diabaikan, maka kita sedang menghidupkan kembali logika lama:
“Yang kuat akan terus menentukan arah, dan yang lemah akan terus menanggung akibat.”
Dan di titik itu, Mimika bukan lagi ruang keadilan. Ia hanya menjadi versi baru dari Melos.
Dan kita semua tahu bagaimana kisah itu berakhir. (*)




































