Marianus Maknaepeku Ingatkan YK Fokus Kawal Pemprov Papua Tengah, Jangan Gagal Paham Tupoksi
Timika,papuaglobalnews.com – Marianus Maknaepeku, Wakil Ketua I Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) secara tegas mengingatkan kepada Yohanes Kemong (YK), Anggota DPRP Papua Tengah lebih fokus bekerja mengontrol dan mengawasi kinerja Pemerintah Pronvinsi Papua Tengah dan jangan gagal paham dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diemban.
Penegasan ini Marianus Maknaepeku sampaikan hendak menanggapi beredarnya rekaman video Yohanes Kemong di grup media sosial WhatsApp mengomentari supaya aparat penegak hukum (APH) melakukan audit terkait dana Rp2,4 triliun yang disimpan Pemerintah Daerah di bank.
“Komentar saudara Yohanes Kemong ini sesungguhnya ia tidak paham dan tidak mengerti terkait anggaran ini. Saya mau beritahu kepada adinda Yohanes Kemong fokuslah sesuai Tupoksi sebagai anggota DPRP Papua Tengah,” tegas Marianus kepada papuaglobalnews.com di Timika, Selasa 28 Oktober 2025.
Sebagai anggota DPRP Papua Tengah, Marianus menegaskan jangan menyebarkan isu-isu yang dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat berdampak pada mengganggu stabilitas jalannya roda Pemerintahan Kabupaten Mimika yang dinahkodai Yohannes Rettob dan Emanuel Kemong.
“Ketika berbicara Yohannes Rettob dan Emanuel Kemong itu berarti berbicara kita semua. Maka dengan ini, saya mau tegaskan kepada adik Yohanes Kemong stop dan stop menyebarkan isu-isu tidak benar. Fokuslah bekerja mengkawal Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah serta seluruh OPD di Nabire,” kata Marianus.
Mantan Anggota DPRD Mimika ini menegaskan Yohanes Kemong jangan bekerja melampuai kewenangan Anggota DPRK Mimika yang sesungguhnya bukan Tupoksinya.
Mengawasi kinerja Pemerintahan Kabupaten Mimika dalam hal ini Bupati Yohannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong menjadi Tupoksi 49 anggota legistif Mimika sendiri.
Sebagai tokoh masyarakat Mimika, Marianus mendorong Yohanes Kemong dalam kerja-kerja politiknya harus lebih fokus memikirkan bagaimana berjuang memberikan masukan-masuk positif kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam pembangunan di semua bidang supaya berjalan cepat, merata agar kemajuannya setara dengan kabupaten lain. Jangan membiarkan eksekutif Papua Tengah berjalan sendiri tanpa pengawasan, kritikan dan masukan dari legistif.
Sebagai Anggota DPRP Papua Tengah perlu memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah provinsi menyelesaikan persoalan-persoalan tapal batas antar Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai dan Dogiai, bukan mengurus yang bukan kewenangannya.
