Bukan Sekadar Menang: Etika, Kebenaran, dan Pilkada di Tanah Injil

Oleh : Laurens Minipko

DI TANAH yang dijuluki Tanah Injil-Tanah Papua, kemenangan dalam politik seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya suara, tapi dari seberapa tulus dan adilnya proses merawat harapan rakyat kecil. Pilkada Papua, sebagaimana kita saksikan berulang kali, kerap bergulir bagai parade janji, sementara kehidupan dasar seperti pendidikan tinggi, mahasiswa, dan kampus-kampus lokal terus terbenam dalam krisis senyap.

Kita hidup di tengah realitas Pilkada yang sangat tidak seimbang. Baliho membanjiri kota, sementara asrama mahasiswa bocor di musim hujan, spanduk janji pembangunan terpasang megah, sementara perpustakaan kampus nyaris tidak punya buku baru. Para calon pemimpin datang silih berganti, tapi mahasiswa terkapar karena beban berat uang semester. Di sana terpapar di hadapan nurani kita dunia kampus, jantung intelektual dan nurani anak muda, tetap terpinggirkan.

Filsafat Sosial dan Etika Pelayanan Politik

Filsuf Emmanuel Levinas pernah mengajukan gagasan paling radikal yakni bahwa “wajah orang lain” (The face of others) adalah panggilan pertama bagi tanggung jawab moral. Dalam konteks Papua, wajah itu bukan hanya wajah pemilih, tapi wajah mahasiswa yang berdiri di jalanan membawa spanduk “selamatkan dunia kampus” atau “turunkan uang semester”, wajah anak-anak kampung yang merindukan gedung sekolah dan guru, dan wajah dosen kontrak yang tidak digaji selama berbulan-bulan.

Sementara itu, Paul Freire, dalam Pedagogy of the Oppressed, menekankan bahwa pendidikan adalah alat pembebasan atau alat penindasan, tergantung pada siapa yang mengendalikan dan untuk siapa ia diarahkan. Calon Gubernur Papua yang benar-benar berorientasi pada pembangunan kota yang mandiri, belajar dari dirinya sendiri, menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan persoalan bersama kota, melibatkan warganya secara adil dan berkelanjutan, seharusnya menjadikan pembenahan dunia pendidikan tinggi sebagai titik berangkat strategis. Ia bukan sekadar tambahan agenda kampanye dan janji pelayanan ke depan.

Dari Demo Mahasiswa ke Desain Perubahan

Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan berbagai demonstrasi mahasiswa Papua, baik di Jayapura, Nabire, maupun Merauke, dari isu kekerasan negara hingga kebobrokan pengelolaan kampus negeri. Tapi apa yang terjadi? Suara mereka sering dianggap gangguan, bukan sebagai indikator krisis kebijakan.

Pilkada bukan sekadar tentang menang dan dilantik. Ia adalah titik awal re-orientasi etika kekuasaan. Dari sekadar menguasai dan meredam rakyat muda kampus menjadi melayani nurani rakyat kampus. Dan untuk itu dunia kampus harus menjadi salah satu prioritas utama.

Calon Gubernur Papua yang memahami pentingnya transformasi kampus berarti memahami bahwa pendidikan bukan urusan kementerian semata, tapi adalah bagian dari ekosistem keadilan sosial. Ia akan memperioritaskan:

• Dana bantuan studi berbasis keadilan daerah (bukan kedekatan politik).

• Audit terhadap kampus-kampus negeri yang sarat konflik kepemimpinan.

• Ketersediaan Pustaka dan akses internet di kampus lokal.

• Dan jaminan hak asrama yang manusiawi bagi mahasiswa dari wilayah pegunungan dan pesisir.

Siapa Gubernur yang Kita Tunggu?

Kita tidak butuh gubernur yang pandai berkata “kami akan dengarkan mahasiswa”, tapi yang berani duduk di ruang-ruang diskusi kampus, mendengar kritik, dan menyusun kebijakan berdasarkan hasil kajian anak muda Papua sendiri.

Etika pelayanan publik di Papua bukan perkara protokol dan pidato di mimbar, tapi keberanian mencuci kaki dunia pendidikan yang sedang kotor oleh politik, uang, dan birokrasi. Karena itu, Pilkada Papua bukanlah soal siapa yang menang di kotak suara, tapi siapa yang berkomitmen bulat menghidupkan kampus sebagai tempat membangun nalar sehat, martabat dan masa depan bangsa.

Melampaui Retorika, Merawat Nalar di Tengah Polarisasi